Media Dalam Prespektif Ekonomi dan Politik

Teori Ekonomi Politik Media

Ekonomi politik media terkait dengan masalah kapital atau modal dari para investor yang bergerak dalam industri media. Para pemilik modal menjadikan media sebagai usaha untuk meraih untung, dimana keuntungan tersebut diinvestasikan kembali untuk pengembangan medianya. Sehingga pengakumulasian keuntungan itu, menyebabkan kepemilikan media semakin besar.

Dalam menjalankan media, investor mempekerjakan karyawan untuk menghasilkan produk media. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana media memproduksi isi, mendistribusikan sehingga bernilai ekonomis, Vincent Mosco menawarkan tiga konsep untuk mendekatinya yakni: komodifikasi (commodification), spasialisasi (spatialization) dan strukturasi( structuration).

Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar. Spasialisasi, berkaitan dengan sejauh mana media mampu menyajikan produknya di depan pembaca dalam batasan ruang dan

waktu. Pada aras ini maka struktur kelembagaan media menentukan perannya di dalam memenuhi jaringan dan kecepatan penyampaian produk media di hadapan khalayak. Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat, proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh para agen sosial, dan bahkan masing-masing bagian dari struktur mampu bertindak melayani bagian yang lain. Hasil akhir dari strukturasi adalah serangkaian hubungan sosial dan proses kekuasaan diorganisasikan di antara kelas, gender, ras dan gerakan sosial yang masing-masing berhubungan satu sama lain.

Teori ekonomi politik memiliki kekuatan pada tiga hal yaitu berfokus pada bagaimana media dibangun dan dikendalikan, menawarkan penyelidikan empiris mengenai keuangan media, dan mencari hubungan antara proses produksi konten media dan keuangan media (Barant,

2010:263)

Teori ekonomi politik bersifat kritis, dimana teori ini mengajukan pertanyaanpertanyaan tentang segala sesuai dan menyediakan cara-cara pengganti untuk menafsirkan peran sosial media.

( Barant,2010:252).

Teori ekonomi politik media fokus pada media massa dan budaya massa, dimana keduanya dikaitkan dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Teori ini mengindentifikasi berbagai kendala atau hambatan yang dilakukan para praktisi media yang membatasi kemampuan mereka untuk menantang kekuasaaan yang sedang mapan. Dimana penguasa membatasi produksi konten yang dilakukan pekerja media, sehingga konten media yang diproduksi tersebut kian memperkuat status quo. Sehingga menghambat berbagai upaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang konstruktif. Upaya penghambatan para pemilik pemodal, bertolak belakang dengan teoritikus ekonomi politik ini, yang justru aktif bekerja demi perubahan sosial.

Hubungan Integral Media dengan

Politik dan Ekonomi di Indonesia

Secara epistemologis, menemukan relasi integral antara dimensi ekonomi dan politik dalam kerja media tentu saja menjadi pertanyaan paling menarik. Berangkat dari apa yang kita konsumsi sehari-hari melalui media; berita, iklan, film, atau berbagai tayangan hiburan. Memahami relasi integral antara sistem ekonomi dan politik yang berkeliling dan dalam proses produksi dan distribusi produk media, maka sesungguhnya “pembacaan” atau “pemaknaan” yang kita lakukan itu telah masuk dalam wilayah ekonomi politik media. Berjalinnya semangat ekonomi dan politik memungkinkan terintegrasinya proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam masyarakat. Ekonomi politik media berupaya untuk membuat media bukan hanya sebagai pusat perhatian pokok, melainkan sebagai bagian dari suatu struktur yang terkait dengan ekonomi dan politik.

Mencermati relasi integral antara media dengan politik dan ekonomi dalam konteks Indonesia di era pasca reformasi dengan kasus diberlakukannya sistem media lokal pada tanggal 28 Desember 2009, semakin terlihat industri media begitu “dominan” mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia, bahkan berkecenderungan memunculkan berbagai persoalan baru.

Fenomena itu semakin menguat seperti digambarkan oleh Henry Subiakto (2009:3), dalam makalahnya berjudul

“Membangun Masyarakat Cerdas dengan Media Nasional yang Sehat”, bahwa perkembangan teknologi komunikasi, globalisasi dan komersialisasi media massa telah memunculkan persoalan baru. Dewasa ini media massa tumbuh tidak hanya menjadi kekuatan pengontrol kekuasaan. Media massa sendiri telah menjadi kekuatan yang yang berpengaruh secara politik, ekonomi dan budaya.

Kekuatan media massa justru bisa menjadi ancaman demokrasi.

Masih menurut Subiakto (2009:3), mengutip Herbert J. Gans dari Columbia University, melihat adanya kondisi masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan (disempowerment), baik secara politik, maupun ekonomi. Menurut analisis Gans, dewasa ini terjadi gejala ketidakpercayaan di seluruh dunia (distrust arround the world) terhadap institusi politik. Warga negara semakin tak berdaya (powerless) dihadapan institusi politik, ekonomi dan juga di hadapan media massa. Terjadi ironi, media massa yang seharusnya memperkuat peran warga negara dalam sistem demokrasi, ternyata justru lebih banyak terdistorsi dan mengalami kendala sendiri.

Relasi integral antara media, politik dan ekonomi di Indonesia pasca reformasi, di satu semakin memperkuat institusi media massa dengan kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi praktis-pragmatis, yang bahkan bersekutu dan menjadi bagian yang tak terpisahkan atas dasar berbagai kepentingan relationship di antara ketiganya. Sementara di satu sisi, relasi integral yang “strategis” itu, semakin melemahkan posisi, peran dan partisipasi masyarakat sebagai khalayak media massa sekaligus sebagai subyek dan obyek dari kepentingan politik dan ekonomi masyarakat dalam sistem sosial masyarakat dan negara.

Cari Blog Ini

Kebebasan Berpendapat di Negara Demokrasi

Media Dalam Prespektif Ekonomi dan Politik

Teori Ekonomi Politik Media

Komentar

Posting Komentar